Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. T.E.U. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Nomor. 17. Bentuk. Jika Anda telah memiliki hak atas tanah dan bangunan, Anda juga harus memiliki sertifikat sebagai bukti autentik. Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat ialah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Sertifikat sendiri dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lewat kantor pertanahan masing-masing wilayah. Adapun beberapa persyaratan dokumen IPPT yang perlu dipersiapkan antara lain: Fotokopi KTP; Fotokopi Kepemilikan Tanah/Sertifikat;; Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan sebagai Badan Hukum. Melampirkan Gambar Sketsa Tanah; Uraian Rencana atau Proposal yang akan dibangun. 3. 2. Mendaftar NPWP Online. Daftar NPWP Online. Jika seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah dipersiapkan lansung saja mendaftar online dengan langkah-langkah sebagai berikut: Masuk ke situs https://ereg.pajak.go.id. Pilih menu "Pendaftaran NPWP". Untuk melakukan pendaftaran akun, silakan klik "daftar". Selanjutnya, silakan masukkan alamat email Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Pada masa 3. Setelah diverifikasi, akses login ke situs Loketku dengan akun yang telah terdaftar di aplikasi Sentuh Tanahku. Loketku juga dapat diakses melalui tautan loketku.atrbpn.go.id. 4. Kamu langsung dapat membuat berkas pendaftaran layanan pertanahan dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan ke sistem tersebut. 5. Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4); 38. Sesuai ilustrasi di atas, maka biaya mengubah hak guna bangunan untuk luas tanah di bawah 600 m2 adalah sekitar Rp 6-7 juta. Lain hal jika tanah lebih luas dari 600m2, maka secara total biaya mengubah hak guna bangunan adalah sekitar Rp 6,5-7,5 juta. Hal ini tentunya hanya perkiraan dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Mobile Apps. Download aplikasi mobile LARAS Online untuk smartphone anda dan dapatkan kemudahan melapor kapan saja dan dimana saja! DOWNLOAD GRATIS DISINI : Cara Mengirim Pesan Menggunakan SMS. Cara Mengirim Pesan Melalui. Cara Kerja SMS Center. SMS Pemkab Bogor. Ambil sumpah sertipikat, Petugas BPN Kabupaten Bogor Datangi Rumah Pemohon. BOGOR – Petugas BPN Kabupaten Bogor berinisiatif mendatangi rumah pemohon untuk mengambil sumpah sertipikat tanah pengganti yang hilang. Langkah ini diambil karena pemohon tersebut tengah sakit sehingga tidak bisa hadir ke kantor BPN. Layanan ini diluar kebiasaan. hbLn.